Kumpulan Tulisan di Media Cetak

Dalam suatu takaran tertentu sikap "individualistis" diperlukan dengan tanpa memunafikan lingkungan sosial. Dan itu merupakan suatu motivasi atau modal dasar untuk bisa kreatif, bisa percaya diri dalam menguras ide-ide yang ada di rongga kepala.

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Sebuah proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang singkat dan mengedepankan sisi intelektual saja, sedangkan sisi lainnya sulit diukur apakah memiliki perfomance dan karakter yang professional, loyalitas, jujur dan akuntabel dalam tugas melayani masyarakat. Padahal jika lulus dan setelah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan mereka akan berlangsung berubah status jadi abdi negara, aparatur pemerintah dan bekerja sebagai pelayan publik! Dalam kontek ini kedepan perlu ditempuh cara seleksi yang lebih komprehensif guna mendapatkan CPNS yang lebih memenhi harapan tentunya dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan prefesionalitas terutama tebebas dari praktik KKN.

Membunuh Pesona Capres

Saat ini masing-masing kita mungkin telah menerima “pesan” di Wall Facebook, Broadcast Masengger via BB atau di Timeline Twitter yang berisi “Kampanye Negatif” tentang sosok Calon Presiden (Capres). Isinya sangat melecehkan SARA dan “membunuh” pesona karakter Capres yang biasanya sedang disukai publik. Pertanyaannya, mampukah kampanye negatif itu membunuh Capres yang sedang mempesona rakyat itu? Melihat sejarahnya, kampanye negatif tersebut terus terjadi dan berulang disetiap menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada tahun 2004 ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat “mempesona” masyarakat kita, tiba-tiba tersebar isu bahwa SBY itu Presiden pesanan Amerika. Bahkan juga muncul berita-berita bahwa mayoritas wakil rakyat terpilih dari Partai Demokrat ternyata bukanlah Muslim. Tidak berhenti disitu, SBY juga dicurigai ikut terlibat kerusuhan 27 Juli 1996 karena waktu itu dia menjabat sebagai Ka Staf Kodam Jaya. Megawati Soekarnoputri juga pernah terkena “serangan mematikan”. Tahun 1999 ketika Megawati Soekarnoputri ada tanda-tanda akan menjadi Presiden karena partai yang dia pimpin, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) memenangi pemilu legislatif. Isu tentang perempuan tidak boleh menjadi Presiden muncul disertai fatwa haram bagi warga Muslim untuk dipimpin Perempuan Presiden. Kampanye negatif yang berisi berita-berita negatif tersebut disebar secara terselubung melalui sosial media dan tidak terbuka karena kebenaran materinya memang sulit untuk dipertanggungjawabkan apabila ada tuntutan secara hukum. Tetapi pada akhirnya, kampanye negatif tidak membuahkan hasil diharapkan. Megawati yang pada tahun 1999 gagal jadi Presiden karena diharamkan, akhirnya pada tahun 2001 mendapatkan kembali haknya. Dan para “penentangnya” dengan lancar menyebut “ Yang Terhormat Presiden RI, Ibu Megawati Soekarno Putri!”. Begitu juga dengan SBY, walaupun Partai Demokrat tidak menjadi pemenang Pemilu 2004 toh dia terpilih menjadi Presiden RI bahkan dua periode dan hampir semua Parpol yang menjadi lawannya di Pilpres bergabung dalam koalisi yang dipimpinnya. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, itu pepatah “lebay” karena fitnah dikatakan lebih jahat dari penghilangan nyawa. Tetapi melihat dan membaca kampanye negatif atau fitnah-fitnah politik yang beredar sepertinya fitnah itu memang pantas disebut lebih kejam dari pembunuhan. Apalagi dengan perkembangan sosial media saat ini, kampanye negatif itu menyebar dari tangan ke tangan yang dengan satu status di dinding FB bisa dibaca ratusan atau ribuan orang, atau dengan sekali broadcast melalui BB yang dibumbui dengan catatan “sebarkan!”, atau melalui kicauan di timeline twitter. Tidak perlu meminta persetujuan orang lain untuk setuju membaca atau menerima pesan berantai tersebut. Mengapa para pelaku politik itu melakukan kampanye negatif? Melihat sejarah yang terjadi pada Pilpres 1999, 2004 dan 2009 bisa disimpulkan bahwa kampanye negatif biasanya dilakukan karena telah merasa kalah sebelum bertarung. Mereka sesungguhnya telah menyadari bahwa lawan mereka sangat mempesona, yang sulit dikalahkan secara fair play dan head to head. Pada akhirnya mereka mencari-cari bau busuk lawan tersebut dan menyebarnya kemana-mana. Mereka bukannya memancarkan pesona yang dimiliki dan lebih suka melakukan pembohongan publik sambil menunggu lawan politik tergelincir. Hasil Pemilu Legislatif 9 April yang telah menyingkirkan 2 Parpol (PBB dan PKPI) untuk menuju Gedung DPR/MPR karena tidak mencapai Parlement Thershod 2,5% suara, memunculkan PDI P sebagai pemenang, disusul Partai Golkar diposisi dua dan Partai Gerindra diposisi tiga. Partai Demokrat (Pemenang Pileg 2009) harus puas diposisi 4. Pilpres 9 Juli nanti yang hanya diikuti 2 pasang Capres/Cawapres ibarat Pertandingan Final turnamen politik lima tahunan. Partai Final yang mempertemukan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang diusung koalisi PDI P dengan Partai Nasdem, PKB dan Hanura versus Prabowo – Hatta Rajasa yang diusung koalisi Partai Genrindra dengan PPP, PAN, PKS, Partai Golkar dan PBB akan menyajikan pertandingan menarik karena politik selalu memberikan kejutan. Siapa sangka PDI P dan Gerindra yang pada Pilpres 2009 berpasangan mendukung Megawati – Prabowo dan pada Pemilukada DKI mengusung Jokowi – Ahok, pada Pilpres 2014 ini akan melakukan Big Macht. Bisa jadi setelah Pilpres nanti koalisi yang kalah bubar dan bergabung dengan pemenang. Walaupun “psywar” sudah dimulai melalui media massa termasuk sosial media, mudah-mudahan saja “pertarungan” antara Banteng dengan Garuda hingga tanggal 9 Juli nanti tidak diwarnai kekerasan dan berdarah-darah. Bahkan yang lebih penting tidak saling bunuh karena keduanya adalah aset bangsa tempat rakyat (terutama konstituennya) menaruh harapan untuk kehidupan lebih baik. Pemilihan Presiden akan dilakukan langsung oleh rakyat dan pada Pileg 9 April kemarin rakyat telah memberikan penilaian dengan suara bagi para Calon Legislatif. Jangan abaikan kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihan dengan kampanye-kampanye negatif. Apakah Jokowi atau Prabowo yang terpilih menjadi Presiden RI berikutnya, suara rakyat yang menentukan. Kita yang berposisi sebagai penonton yang tidak memihak (mungkin juga Partai Demokrat) tentu ingin menyaksikan permainan yang cantik dan memuaskan. Jangan rasis, jangan main kasar mecelakai lawan, pendukung tak usah bikin rusuh!, buktikan saja siapa yang paling mempesona dilapangan maka rakyat akan memberikan dukungan. Hidup Indonesia!!

Pemilu “Pesta” yang Sepi?

Melihat tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung semakin menurun sejak Pemilu 1999, 2004 dan 2009, diyakini Pemilu 9 April 2014 nanti akan menjadi Pemilu yang berat bagi Partai Politik (Parpol) karena semakin banyak masyarakat yang “basilengah”. Semakin tingginya angka golongan putih (golput) atau yang tidak menggunakan hak pilihnya dari Pemilu ke Pemilu dan dibeberapa Pemilukada membuktikan bahwa Pemilihan Umum bukan lagi sebuah pesta. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 93,33%, Pemilu 2004 turun menjadi 84,9%, dan Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99%. Pemilu 2014, diprediksi hanya tinggal 54%. Angka golput juga terus meningkat, Pemilu 1999 angka golput 10,21%, Pemilu 2004 naik menjadi 23,34%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Bandingkan dengan angka golput pada pemilu era Orde Lama dan Orde Baru (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) yang tak pernah lebih dari 10%. Untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, angka golput juga tinggi. Pilpres 2004 angka golput 21,5%, Pilpres 2009 naik menjadi 23,3% (angka partisipasi pemilih Pilpres 2009 sebesar 72,09%). Angka golput pemilukada rata-rata 27,9%. Kampanye terbuka tidak lagi mampu menarik massa, rakyat enggan ikut karena tidak tertarik dengan visi dan misi serta jargon-jargon Parpol maupun Calon Anggota Legislatig (Caleg). Bujukan dan imbalan baju kaos berlambang parpol, tranportasi gratis, makan gratis dan kupon undian doorprize pun tidak mampu menghadirkan banyak masyarakat di arena Kampanye. Mengapa rakyat “basilengah”? Hal itu disebabkan oleh rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap Parpol dan aktor- aktor yang terpilih dalam Pemilu. Siapapun yang saat ini menduduki jabatan dari hasil Pemilu, Pilpres maupun Pemilukada bertanggungjawab terhadap kondisi ini. Janji-janji sewaktu kampanye dulu banyak yang tidak ditepati, misalnya saja banyak yang menjanjikan pendidikan gratis. Memang tidak ada “SPP” atau uang bulanan tetapi banyak sekolah yang memungut “uang pembangunan” atau sekolah yang jualan “buku paket” (1 paket = sekitar 10 buku) dan mengharuskan setiap murid membelinya. Atau karena para elit dan tokoh Parpol yang tidak konsisten dan menjadi kutu loncat, Pemilu 1999 jadi caleg Parpol A, 2004 jadi caleg Parpol B, 2009 pindah ke Parpol C dan sekarang jadi pengurus Parpol D. Rakyat juga makin sulit percaya ketika banyak wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah yang terlibat kasus korupsi dan kasus amoral. Ketika orang-orang itu terpilih dan mendapatkan mandat untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, mereka justru memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Pemilu sepertinya hanya menjadi pemenuhan prosedural atau mekanisme legal memilih dan mengganti periode masa jabatan wakil rakyat sementara kualitas perangai mereka tidak menjadi lebih baik. Jika pola tingkah politisi di negeri ini tidak berubah maka masyarakat akan semakin “basilengah” terhadap Pemilu. Mereka memilih “tidur” ketimbang bersusah payah menuju ke TPS untuk memilih. Akibatnya, kualitas Anggota DPD, DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kota terpilih sangat lemah dari legitimasi suara pemilih. Sulit mendapatkan Anggota Wakil Rakyat Terpilih yang perolehan suaranya mencapai BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), padahal BPP itu hanya dari suara yang sah! Legitimasi itu semakin lemah kalau perolehan suara mereka kalah pula dengan BPP dari yang tidak ikut memilih alias Golput. Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Kita berharap semua stake holder terutama KPU, Partai Politik dan Pemerintah terus melakukan sosialisasi, Melakukan pendekatan yang dibutuhkan agar partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden RI tahun ini lebih baik daripada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Benar-benar menjadi Pesta Demokrasi oleh dan untuk rakyat. Semoga. Catatan : dimuat di Media Online Koma Post (http://komapost.com/opini/item/90-pemilu-%E2%80%9Cpesta%E2%80%9D-yang-sepi)