Pemilu “Pesta” yang Sepi?

Melihat tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung semakin menurun sejak Pemilu 1999, 2004 dan 2009, diyakini Pemilu 9 April 2014 nanti akan menjadi Pemilu yang berat bagi Partai Politik (Parpol) karena semakin banyak masyarakat yang “basilengah”. Semakin tingginya angka golongan putih (golput) atau yang tidak menggunakan hak pilihnya dari Pemilu ke Pemilu dan dibeberapa Pemilukada membuktikan bahwa Pemilihan Umum bukan lagi sebuah pesta. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 1999 mencapai 93,33%, Pemilu 2004 turun menjadi 84,9%, dan Pemilu 2009 turun lagi menjadi 70,99%. Pemilu 2014, diprediksi hanya tinggal 54%. Angka golput juga terus meningkat, Pemilu 1999 angka golput 10,21%, Pemilu 2004 naik menjadi 23,34%, dan Pemilu 2009 naik lagi menjadi 29,01%. Bandingkan dengan angka golput pada pemilu era Orde Lama dan Orde Baru (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997) yang tak pernah lebih dari 10%. Untuk Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah, angka golput juga tinggi. Pilpres 2004 angka golput 21,5%, Pilpres 2009 naik menjadi 23,3% (angka partisipasi pemilih Pilpres 2009 sebesar 72,09%). Angka golput pemilukada rata-rata 27,9%. Kampanye terbuka tidak lagi mampu menarik massa, rakyat enggan ikut karena tidak tertarik dengan visi dan misi serta jargon-jargon Parpol maupun Calon Anggota Legislatig (Caleg). Bujukan dan imbalan baju kaos berlambang parpol, tranportasi gratis, makan gratis dan kupon undian doorprize pun tidak mampu menghadirkan banyak masyarakat di arena Kampanye. Mengapa rakyat “basilengah”? Hal itu disebabkan oleh rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap Parpol dan aktor- aktor yang terpilih dalam Pemilu. Siapapun yang saat ini menduduki jabatan dari hasil Pemilu, Pilpres maupun Pemilukada bertanggungjawab terhadap kondisi ini. Janji-janji sewaktu kampanye dulu banyak yang tidak ditepati, misalnya saja banyak yang menjanjikan pendidikan gratis. Memang tidak ada “SPP” atau uang bulanan tetapi banyak sekolah yang memungut “uang pembangunan” atau sekolah yang jualan “buku paket” (1 paket = sekitar 10 buku) dan mengharuskan setiap murid membelinya. Atau karena para elit dan tokoh Parpol yang tidak konsisten dan menjadi kutu loncat, Pemilu 1999 jadi caleg Parpol A, 2004 jadi caleg Parpol B, 2009 pindah ke Parpol C dan sekarang jadi pengurus Parpol D. Rakyat juga makin sulit percaya ketika banyak wakil rakyat baik di pusat maupun di daerah yang terlibat kasus korupsi dan kasus amoral. Ketika orang-orang itu terpilih dan mendapatkan mandat untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, mereka justru memperkaya diri sendiri dengan melawan hukum. Pemilu sepertinya hanya menjadi pemenuhan prosedural atau mekanisme legal memilih dan mengganti periode masa jabatan wakil rakyat sementara kualitas perangai mereka tidak menjadi lebih baik. Jika pola tingkah politisi di negeri ini tidak berubah maka masyarakat akan semakin “basilengah” terhadap Pemilu. Mereka memilih “tidur” ketimbang bersusah payah menuju ke TPS untuk memilih. Akibatnya, kualitas Anggota DPD, DPR, DPRD Prop, DPRD Kab/Kota terpilih sangat lemah dari legitimasi suara pemilih. Sulit mendapatkan Anggota Wakil Rakyat Terpilih yang perolehan suaranya mencapai BPP (Bilangan Pembagi Pemilih), padahal BPP itu hanya dari suara yang sah! Legitimasi itu semakin lemah kalau perolehan suara mereka kalah pula dengan BPP dari yang tidak ikut memilih alias Golput. Pemilu 2014 tinggal menghitung hari. Kita berharap semua stake holder terutama KPU, Partai Politik dan Pemerintah terus melakukan sosialisasi, Melakukan pendekatan yang dibutuhkan agar partisipasi masyarakat pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden RI tahun ini lebih baik daripada Pemilu-Pemilu sebelumnya. Benar-benar menjadi Pesta Demokrasi oleh dan untuk rakyat. Semoga. Catatan : dimuat di Media Online Koma Post (http://komapost.com/opini/item/90-pemilu-%E2%80%9Cpesta%E2%80%9D-yang-sepi)

CPNS Kategori II

Pengumuman Honorer Kategori II Lulus Test CPNS Pengumuman oleh admin pada 14 Februari 2014 Untuk mengetahui Honorer Kategori II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang lulus seleksi CPNS pada beberapa waktu yang lalu, dapat anda klik lampiran dibawah ini. Unduh Lampiran : Pengumuman Honorer Kategori II Lulus Test CPNS http://simpeg.agamkab.go.id/index.php?fa=site.media&f=print-1[1]_52fe32731c83e1392390771.pdf

ABG Berpakaian Minim (Bacarito lah saketek Diak!)

Terkait "Kontes ABG berpakaian minim", saya sebelumnya enggan berkomentar walau telah diminta beberapa orang. Bahkan ketika hal tersebut telah menjadi trend topic di lingkungan Pejabat Pemda Agam dan msayarakat Lubuk Basung, saya masih diam. Tetapi ketika ada permintaan dari Seorang Tokoh Agam di Perantauan "Bacarito lah saketek Diak!", saya pikir komentar saya nantinya bisa dijadikan alternatif opini tentang kejadian itu. Saya cenderung berbeda dalam melihat sesuatu karena penglihatan itu tidak selalu sesuai kenyataan.

Kontes ABG dengang berpakaian minim tersebut sangat membuat malu daerah ini karena mempunyai slogan Agam Madani dan bertentangan dengan Konstitusional Nagari kita yaitu Adat yang Berdasarkan Ajaran Islam!.

Wajar saja masyarakat marah dan menghujat. Kemarahan itu adalah karena daerah dan nagari yg mereka miliki dan banggakan dinodai dengan kegiatan itu. Atau juga karna, ada segelitir orang yang melanggar "adat" tetapi "dibiarkan" 

Hujatan itu adalah bentuk evaluasi terhadap kerja Pemerintah Daerah atau Bupati. Kenapa itu diizinkan di GOR Rang Agam? Mereka menjawab "Kita Kecolongan". Penggunaan kata kecolongan apakah maksudnya Tidak Tahu? Atau, telah berusaha mengantisipasi?

Kalau memang itu maksudnya berarti penggunaan kata "kecolongan" tidak tepat alias maleset! Alasan saya mengatakan itu maleset adalah: Pertama, Tidak mungkin Bupati tidak tau karena GOR itu dibawah kekuasaannya. Meskipun telah didelegasikan seharusnya delegasi itu mempunyai parameter, bukan delegasi tanpa batas. Kedua, tidak antisipasi yang dilakukan sebelumnya padahal sudah ada gejala kegiatan sejenis yang sering terjadi diwilayah ini, hiburan orgen tunggal yang menampilkan penanyi berpakaian minim sampai dini hari.

Menurut saya hal tersebut terjadi karena para pemimpin kita terlalu sibuk mengurus halaman depan kantornya dan melupakan dapur dan kamar mandinya! "Rancak dari labuah", dari depan memang kantor itu indah tetapi dapurnya berantakan dan kamar mandinya bau!

Juga karena Mereka tidak memiliki kearifan lokal, misalnya Alun Rabah lah ka ujuang, mampu memperhitungkan kemungkinan yg akan terjadi. Alun takilek lah tapaham, memahami hal yg terjadi. Bukan hanya hal tersurat maupun terisrat tetapi juga yg tersuruk!

Apa lah artinya berpuluh piagam atau piala yang dipajang di bagian depan, tetapi dibelakangnya tercium bau busuk!!!

Mudah2an "saketek carito" ini ada manfaatnya.

Lubuk Basung, 6 Februari 2014

Jangan Korupsi di Bulan Puasa!

Syukur Alhamdulillah Insya Allah kita masih dapat bersama-sama merasakan nikmatnya bulan Ramadhan 1436 H, Ramadhan merupakan rajanya bulan karena banyak sekali keistimewaan dan pahala yang dilipatgandakan oleh Allah SWT. Puasa menurut syariat ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa (seperti makan, minum, hubungan kelamin dan sebagainya) semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, dengan disertai niat ibadah kepada Allah, karena mengharapkan ridha-nya dan menyiapkan diri guna meningkatkan Takwa kepadanya.

Untuk itu, hendaknya kita tidak menjadikan puasa hanya sebagai tameng dalam mengarungi hidup. Sebelas bulan melakukan tindakan melawan hukum, mengeksploitasi uang rakyat demi meraih predikat “Urang Bapitih”, berbuat dosa tetapi berlagak jadi “Urang Siak”, menyucikan diri di saat Ramadhan. Pura-pura beramal salih dan pura-pura berbuat baik kepada fakir miskin, bersedekah dengan uang haram.

Melakukan korupsi bukan lagi hal tercela dan memalukan; seakan sudah menjadi profesi banyak orang terutama para aparatur pemerintahan. Padahal mereka telah bersumpah di bawah kitab suci tidak akan menerima sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung bisa mempengaruhi pekerjaannya. Bahkan seorang mantan Menteri Agama pernah divonis penjara karena mengkorupsi dana haji dan saat ini seorang mantan Menteri Agama juga sedang menjadi Tersangka Korupsi.

Kalau Menteri Agama saja sudah korupsi, masihkah kita bisa percaya bahwa Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) beserta jajarannya, serta Polisi, Jaksa dan Hakim tidak korupsi? Walaupun sulit dibuktikan, tetapi lebih sulit untuk mengatakan mereka tidak korupsi. Mereka tidak merasa malu berprofesi sebagai “Maliang” uang rakyat bahkan menyombongkan diri dengan uang hasil “Mancilok” untuk membuat rumah megah, membeli mobil, membayar uang sekolah anak bahkan mengenyangkan perut keluarga. Mereka hanya merasa malu ketika tidak punya mobil pribadi, hanya memiliki 1 rumah, tidak menyekolahkan anak ke Pulau Jawa atau ke luar negeri.

Mereka tidak takut lagi pada instrument pemberantasan korupsi, buku KUHP dianggap sebagai “Kasih Uang Habis Perkara”, KPK, BPK apalagi Inspektorat bukan lagi institusi yang menakutkan karena dengan angpau, oleh-oleh dan service  yang wah kasus bisa ditutup.

Sungguh sangat memalukan melihat Sumatra Barat yang hampir seluruh warganya adalah umat Islam tetapi Korupsi juga banyak terjadi.

Urang Rantau

Merantau bagi Urang Awak seolah telah menjadi kewajiban adat yang tak bisa lagi ditawar-tawar. Karantau madang di hulu, babuah babungo balun…..dstnya.

Kalau boleh ditambah, marantau juga laksana proses benih menjadi padi. Benih tidak akan menjadi padi kalau tidak dipindahkan dari persemaian, artinya urang awak kalau mau jadi “orang besar” harus merantau!. Dan itu terbukti dengan banyaknya urang awak yang jadi orang besar di negeri orang (perantauan), begitu juga dengan orang besar orang besar yang ada di Sumatra Barat saat ini, rata-rata mereka punya pengalaman merantau.

Bukan hanya rantau dakek antar daerah dalam Sumatra Barat tetapi telah melampaui sikilang  aia bangih, melintas durian ditakuak rajo dan menyeberangi ombak nan badabua. Medan, Pekanbaru, Jambi dan Pulau Jawa, setiap daerah dari Sabang sampai Merauke jadi tempat merantau, bahkan tidak sedikit “si-Minang” yang merantau sampai ke Negeri Sembilan Malaysia dan Mancanegara. Saking banyaknya sampai ada ungkapan yang, “Jika telah ada kehidupan kehidupan di bulan atau planet lain maka di sana pun akan ada rumah masakan Padang”, artinya dimana ada kehidupan di situ akan ada orang Minang. Berdasarkan data yang dirilis sebuah situs internet (Wikipedia Indonesia), saat ini jumlah populasi suku Minangkabau sekitar 12 juta orang dan berdomisili di perantauan sebesar 8 jutaan.

Walau tidak semua perantau kita berhasil dan sukses menjadi orang besar dan kaya, tetapi dari yang kita lihat ditiap Hari Raya sulit mengatakan mereka sebagai orang susah. Rata-rata mereka pulang dengan mobil atau motor sehingga jalanan yang biasanya lengang menjadi macet!. Jalur Payakumbuh-Padang yang biasanya ditempuh 2,5 jam selama libur lebaran bisa memerlukan waktu 10 jam!. Merka juga sangat “boros”, uang sangat gampang mereka berikan atau sumbangkan. Bahkan yang lebih luar biasa, ada perantau yang berani menawar lelang “singgang ayam” di atas 10 juta!. Indak kayo jo namonyo tu?

Selain yang peduli dengan kampug, ada juga perantau yang ketika pulang hanya sok pamer “manggaya ka urang kampung” dengan mobil yang mengkilap, bicara dengan bahasa Indonesia yang diselingi istilah asing walau patah-patah dan logat padangnya masih kental. Sangat suka membanding-bandingkan negeri rantau dan kampuang, mengkritik orang kampung atau menyalahkan pemerintahan daerah kita yang tidak bisa berbuat begini-begitu. Persis seperti kritik Sutan Rajo Angek terhadap perantau dalam sebuah cerita Balerong Group Jakarta pimpinan Yus Dt. Parpatiah : Urang rantau tu pulang pai “mamburangahi” urang kampuang, ko salah, ko buruak! Dan ketika ditanya apa solusinya terhadap kritikan tersebut atau diminta bantuannya, e.e mereka bergegas-gegas balik ke rantau sambil berucap nanti akan dikirim dari rantau. Tetapi sampai Hari Lebaran berikutnya kiriman tersebut tidak pernah juga sampai, ha.ha.

Dengan beragam gayanya bagaimanpun juga perantau merupakan aset dan potensi yang luar biasa bagi daerah yang harus digarap secara maksimal. Misalnya saja, dari 8 juta perantau jika tiap tahunnya ada 2 jutaan yang pulang kampung dan masing-masing membawa dan membelanjakan uangnya sebesar Rp 1 juta berarti uang masuk atau devisa bagi Ranah Minang mencapai Rp 2 triliun!

Bersainglah Secara Sehat!

Fenomena dalam ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung semenjak era reformasi adalah ditandai oleh persaingan incumbent antara Kepala Daerah dengan Wakil kepala Daerah. Pada tingkat lebih tinggi aroma persaingan sejenis pun bisa kita saksikan pada hubungan Presiden SBY dengan Wakil Presiden JK menjelang Pemilu 2009 yang lalu.

Posisi sebagai Gubernur, Bupati/Walikota di era otonomi daerah yang mempunyai kekuasaan yang kuat, banyak uang dan fasilitas lebih lainnya serta bisa dikatakan sebagai raja di daerah tersebut telah menyebabkan hati nurani dan mata hati tertutup. Tanpa segan dan sungkan banyak bawahan melawan atasan, yang kemarin berposisi sebagai Wakil Kepala Daerah bertarung melawan Kepala Daerah memperebutkan kursi sebagai penguasa daerah otonomi. Bahkan ada pejabat eselon/struktural (Sekda atau Kepala Dinas) yang kemarin selalu mengangguk-anggukkan kepala dan berkata ya pak!, siap pak!, sekarang bertarung dengan mantan bossnya. Banyak contoh nyata bisa kita lihat berpisahnya Kepala Daerah dengan Wakilnya, serta ikut sertanya Sekda atau Kepala Dinas dalam pencalonan kepala daerah. Menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita kenyataan tersebut sah-sah saja, bahkan merupakan hak seseorang untuk dipilih dan memilih.

Idealnya, karena pada Pilkada yang lalu mereka berpasangan dan terpilih sebagai paket yang tidak terpisahkan serta setelah lima tahun mereka bersama-sama sehilir-semudik  memerintah, harusnya bersama-sama pula pada Pilkada berikutnya. Berhasil atau tidak selama memerintah kemarin adalah tanggung jawab berdua, jika keduanya masih kepingin ya harus tetap berpasangan, paling tidak satu sama lain tidak bersaing.

Karena persaingan seperti itu akan membuat kekacauan politik, masyarakat yang kemarin memilih mereka kali ini akan ikut terpecah, bahkan para Aparatur Pemda (PNS) akan terseret arus untuk ikut politik dukung-mendukung walau regulasi melarangnya. Bahkan setelah usai Pilkada pun akan juga terjadi kekacauan, misalnya dalam melaksanakan aturan kepegawaian karena biasanya akan ada mutasi yang bernuansa politis, ada yang mendadak kariernya melejit atau yang mendadak di-nonjob-kan. Atau pembangunan daerah yang timpang antara daerah penyumbang suara terbanyak dengan daerah lainnya.

Tetapi, karena ini adalah urusan politik yang tidak mengenal etika, sopan santun apalagi segan dan sungkan, maka kita pun hanya bisa berharap siapa pun yang akan keluar sebagai pemenang persaingan ini tidak meninggalkan “luka yang dalam” pada yang kalah. Karena luka politik itu sulit disembuhkan dan bisa berubah jadi dendam, yang akan dibalaskan dengan berbagai cara. Kita semua tentunya ingin persaingan tersebut berlangsung dengan sehat (jujur dan adil) agar tidak berimbas ke konflik horizontal pada masyarakat.

Kita Gagal UN!

Kenaikan peringkat ataupun presentase kelulusan Ujian Nasional (UN) disikapi otoritas pendidik di daerah ini sebagai parameter hasil pendidikan. Banyak sorak sorai, puja-puji dan ucapan selamat ketika melihat daerah atau sekolahnya berada di rangking atas daftar presentase kelulusan.

Oleh para pejajar dan siswa keberhasilam melewati UN disikapi dengan coret-coret seragam dan ramai-ramai raun sabalik. Bagi mereka lulus UN berarti sama dengan Santiang alias pintar, dan selanjutnya mereka akan memperoleh tanda lulus, STTB atau Sertifikat Tanda Tidak Bodoh.

Mengelola pendidikan tidak cukup dianggap sebagai tugas semata tetapi lebih dari itu yakni Responbility, tanggungjawab yang tidak selesai meskipun 100% lulus UN. Apapun lah namanya, Ujian Akhir, EBTANAS, UAN atau UN seharusnya menjadi tolak ukur kemampuan kita menyiapkan generasi muda yang cerdas agar nantinya menjadi urang nan bataratik (professional, religius dan beradat) yang tidak canggung hidup di rantau dan tak gagap ketika teknologi kian canggih.

Tolak ukur, apakah para penyelenggara pendidikan telah menyelengarakan pendidikan dengan benar, guru misalnya apakah terlah benar dalam mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi pelajar dan siswanya, apakah pemerintah (termasuk Pemda cq Dinas Pendidikan) telah jujur melaksanakan fungsi eksekutif, atau hanya sekedar menghabiskan besarnya uang anggaran pendidikan, pitih abih utang tak lansai!

Menurut penjelasan Pasal 35 ayat 1 UU Sisdiknas, kompetensi kelulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif) pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotorik). Bagi peserta didik, lulus UN sesungguhnya baru tahap awal larena ujian sesungguhnya adalah ketika telah berada di tengah-tengah masyarakat, apakah ilmu yang didapat di bangku sekolah bisa dikonversi sebagai modal mereka untuk menjadi manusia yang berguna bagi orang tua, Nusa dan Bangsa.

Keberhasilan maupun kegagalan peserta didik dalah cerminan kita, mereka akan mencontoh dan meniru perilaku serta menerima ataupun ilmu yang kita berikan misalnya jika kita biasa mengutip iuran maka kelak mereka akan terbiasa melakukan pungutan, jika guru ber-HP ria ketika sedang mengajar maka merekapun lebih pintar memanfaatkan HP.

Adalah wajar ketika ada diantara mereka yang berprestasi juara kita berebut klaim, o.. dia itu murid saya! Bahkan sudah seharusnya para Pak Kepala Daerah memberikan reward untuk siswa-siswa yang nengantongi nilai tertinggi pada UN kemarin. Dan tentunya ketika mereka berbuat salah, kita pun tidak boleh memalingkan atau menutup muka karena apabila kita kencing berdiri, maka akan kencing sambil berlari.

Pilihlah Yang Boneh!

Mencari calon yang memenuhi peryaratan sesuai Peraturan Perundangan Kepegawaian untuk diangkat menjadi pejabat strukural di Sumatera Barat tentunya tidak lah sulit karena disini adalah gudangnya orang pintar. Dari dulu daerah kita ini telah memproduksi pemimpin ulung berskala nasional dan internasional, bahkan hingga kini urang awak selalu ada di Kabinet Walaupun Presiden telah berganti-ganti. Kita punya banyak stok apalagi jika hanya untuk pejabat eselon II, “sambuah, beserak cando rambai dihampehkan”. Tetapi memilih mana yang patut, pantas dan pas serta cocok dengan Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah harus diakui bagai mencari barang antik. Sangat langka dan sukar untuk mendapatkanya, apalagi yang mau jujur dan ikhlas untuk menyatakan mimpi manis sewaktu Pilkada dulu. Kita juga harus mengakui bahwa daerah kita ini masih kotor, terbukti dengan meratanya kasus korupsi (sampai ke pengadilan) disetiap Kabupaten/Kota. Kita mengalami krisis pemimpin yang mampu mambangkik batang tarandam Minangkabau!

Yang ada hanya para pemimpn SDM alias Selamatkan Diri Masing-masing dari pemeriksaan Bawasda BPK dan aparat Hukum lainnya, atau yang bak ayam diinjak malam tidak tahu mau berbuat apa kamanga den ko lai. Pemilu (Pilkada) yang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pemimpin (Presiden dan Kepala Daerah) akhirnya minyak habih samba tak lamak, pitih abih utang tak lansai dan upah tajawek kabau pincang.

Mungkin pemimpin kita itu bersih sebagaima imagenya sewaktu kampanye dulu tetapi sangat sulit dibantah bahwa saat ini di setiap kantor, setiap kita berurusan, setiap akan mendapakan pelayanan kita masih dimintai biaya, banyak birokrat yang berdompet di saku urang.

Momentum mutasi/promosi Pejabat Struktural seharusnya dijadikan Kepala Daerah untuk merealisasikan janji-janji kampanye dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu syarat-syarat seperti kualifikasi dan tingkat pendidikan, kompetensi, usia dan pengalaman menjadi syarat vital dalam mengangkat seorang dalam jabatan, selain itu juga harus dipertimbangkan pemahaman dan penguasaan para calon tersebut mengenai pokok-pokok adat dan karateristik urang awak sehingga komunikasi pembanggunan dengan masyarakat bisa berjalan dengan lancar.

Kita sangat memutuhkan para pejabat Penghulu yang bermartabat, menjadi contoh dan tauladan bagi stafnya dan masyarakat, yang mampu menjada diri dan orang-orang yang dipimpinnya dari perbuatan-perbuatan dosa menurut Agama Islam sehingga ia menjadi pemimpin yang berwibawa dan disegani yang kharismatik, pusek jo kumparan ikan. Kita di Sumatera Barat butuh pemimpin yang mempunyai sifat, siddiq, tablig, amanah dan fathanah agar batang tarandam itu bisa dibangkitkan.

Untuk itu kepada otoritas yang berwenang mengangkat seorang pejabat, sebelum mengambil keputusan hendaknya terlebih dahulu diangin dikisai-kisai, diindang ditampi-tampi supaya dadak tabuang atah manyisiah sehingga yang tinggal hanya nan boneh.

Mencari Pejabat Pemalu

Setiap ada rencana Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) merombak kabinetnya, selalu saja membuat banyak pejabat eselonering  harap-harap cemas, dan bagi banyak pihak perombakan, reposisi, reshuffle, mutasi promosi atau apapun namanya merupakan hal yang sangat menarik karena banyak kepentingan menyangkut hal itu, terbukti dengan apresiasi Media Cetak yang meng-ekspos berita mulai dari gonjang-ganjing sampai pelantikan dan komentar para politisi di daerah ini.

Kasak-kusuk setiap berembusnya angin mutasi/promosi mengindikasikan bahwa jabatan struktural telah menjadi jabatan politis dan cenderung terjadi perebutan untuk mendapatkan posisi dari jabatan tersebut banyak yang kalimpasingan dan sport jantung menjelang hari pelantikan dan di sisi lain ada yang lobi sana lobi sini, karena proses mutasi/promosi dilakukan secara sangat rahasia. Surat Keputusan Mutasi biasanya di-print out beberapa jam sebelum pelantikan dan para pejabat yang terkena mutasi/promosi hanya menerima undangan acara pelantikan tanpa tahu persis apa jabatan barunya.

Mutasi/promosi merupakan hak prerogatif seorang Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat pertimbangan dari Baperjakat. Oleh ayat (2) Pasal 17 Undang-undang nomor 45 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan bahwa Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku agama, ras atau golongan.

Kecendrungan Kepala Daerah memakai syarat objektif lainnya yang mengandung banyak penafsiran, multi-asumsi membuat terjadinya praktek-praktek korupsi (upeti dan sogokan), kolusi, nepotisme dan kompetisi secara tidak sehat dalam meraih jabatan struktural.

Momentum mutasi/promosi seharusnya dijadikan Kepala Daerah untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan daerah otonom yang lebih baik dari hari kemarin. Untuk itu Kepala Daerah harus jeli dalam mencari memilih orang yang tepat pada posisi yang tepat, bukan sekedar menganti yang lama dengan yang baru. Salah satu faktor penting adalah bahwa di Ranah Minang saat ini sangat dibutuhkan pejabat yang pemimpin. Pemimin yang laksana Pengulu yang mempunyai rasa malu pada diri sendiri karena rasa malu merupakan syarat utama orang beradat. Malu ketika tidak bisa menjadi tauladan bagi para staf dan masyarakat, malu ketika tidak berkinerja baik, malu ketika berbuat salah walau tidak disengaja.

Saat ini banyak pejabat yang tidak tahu malu, memakai fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi, seperti Penghulu busuak hariang penipu masyarakat-penjual anak kemenakan berdompet disaku orang, atau Penghulu ayam gadang berkotek tatapi tidak bertelur. Bahkan yang kecondongan mato urang banyak-pun masih berkelit dengan Presumption Of Innocence.

Untuk itu kepada Pemegang Hak Prerogatif disamping memenuhi persayaratan peraturan pendang-undangan, hendaknya calon pejabat itu harus punya rasa malu. Dan tolak ukur pemimpin di Ranah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah adalah kesanggupan dan kemampuan menjalankan sifat wajib penghulu yaitu STAF; Siddiq, Tabliq, Amanah dan Fathanah, jika tidak memiliki sifat STAF tersebut lebih baik jangan diangkat jadi pejabat karena niscaya akan malu-maluin.