Mega Gaji Megawati

Heboh2 gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Idiologi Pancasila ternyata hanya bagai letusan balon, duarr.....dussss ! Senyap seketika setelah anginnya habis Mengapa tiba-tiba diam?Apakah kita sudah maklum dan mengakui Megawati memang pantas dibayar sebesar itu sebulan?

Padahal "gaji" Rp.112 juta itu memang sangat "mega" untuk ukuran Pejabat di Indonesia. Bayangkan saja berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan per kapita atau rata-rata orang Indonesia adalah Rp 47,96 juta per tahun atau sekitar Rp 4 juta per bulan. Artinya gaji Megawati itu adalah 28 kali lipat diatas rata2 pendapatan orang Indonesia.
BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp 387.160 per kapita.

Atau jika dibandingkan dengan data penduduk miskin, gaji Mega itu bisa mengentaskan 280 orang miskin di Indonesia. Garis kemiskinan berdasarkan data BPS adalah orang yang berpenghasilan dibawah Rp.400 ribu perbulan.

Tidakkah kita merasa malu dengan keadaan seperti itu. Apalagi jika tudingan "hanya ongkang-ongkang kaki" benar, artinya upah yang diterima itu tidak sebandingkan dengan "keringat" yang dikeluarkan, kerja dikit gaji besar.

Ini bukan hanya terhadap Megawati, tetapi juga terhadap semua yang menikmati uang negara. Para pejabat pemerintahan dari pusat sampai daerah, para anggota DPR, DPRD dan yang lainnya. Jika sudah menyangkut fasilitas gaji, uang, banyak alasan dan argumentasi yang disampaikan.
Pihak-pihak yang berwenang mengesahkan Anggaran seakan berlomba mengeruk uang untuk dialokasikan untuk kemakmuran pihak mereka. 

Dengan bermacam dalih mereka melakukan konspirasi untuk saling meningkatkan penghasilan mereka. APBN dan APBD mereka kapling sesuai selera dan kepentingan mereka. Aparatur mengalokasikan gaji ke 13, 14 dan lainnya, disamping gaji ada pula remunirasi dan bermacam tunjangan lainnya. Para anggota legilatif menganggarkan uang sidang, uang panitia, tunjangan rumah, komunikasi, transportasi dan lainnya. Akhirnya mereka menerima upah berlipat-lipat padahal kerja hanya itu-itu saja.

Tidak salah Ekonom Faisal Basri mengatakan bahwa Belanja Pegawai membuat utang luar negeri makin membengkak, terutama biaya perjalanan dinas. Struktur Anggaran porsinya lebih banyak untuk belanja pegawai ketimbang pembangunan.

Padahal jumlah Aparatur Sipil, Polri, TNI, Anggota Legislatif itu jauh lebih kecil dari jumlah orang miskin yang mencapai 27 juta orang.

Memang, jika sudah bicara uang sulit rasanya mendapatkan kepedulian dan keadilan. Mereka yang memegang wewenang seakan dihinggapi penyakit tidak mau mengalah, tidak mau mendengar, tidak mau melihat dan tidak mau peduli. Mereka dengan senang hati tetap memutuskan kebijakan yang menguntungkan pihak mereka padahal banyak orang miskin diaekitar mereka. Mereka tidak peduli walau orang miskin itu masih terlihat nyata, bahkan tiap hari kantor mereka itu disinggahi peminta-minta.

Solusi yang mereka pilih hanyalah keuntungan pribadi.

Sementara orang miskin dipaksa untuk bersikap ikhlas, harus menerima apapun kenyataan, tidak mengeluh apalagi menjerit walau yang dirasakan sakit sekali. 

Wasaalam.
Lubuk Basung, 4 Juni 2018.