Sitti Nurbaya (Kasiah Tak Sampai) Episode : Rusuh Belasting di Kota Padang (bag.1)

Karya : Marah Rusli

"Sudahkah Engku Datuk Malelo mendengar kabar yang kurang

baik itu?" tanya seorang tua, di pasar Bukit Tinggi, kepada

temannya.

"Kabar apakah itu, Engku Malim Batuah?" sahut sahabatnya.

"Kompeni akan meminta uang belasting kepada kita," jawab

Malim Batuah.

"Uang belasting? Uang apa pula itu?" tanya Datuk Malelo

dengan senyum merengut. "Ada-ada saja kompeni itu, untuk

mencari uang. Dan siapakah yang akan susah karena aturan itu?

Tentulah anak negeri juga. Belumkah cukup uang rodi, uang

jaga, uang ini dan uang itu? Sekarang ditambah pula dengan

uang belasting? Uang apakah artinya itu, Malim?"

"Uang belasting, yaitu uang pajak harta benda atau

pencaharian, dalam setahun-setahun," jawab Malim Batuah.

"Belanda kekurangan duit rupanya, jadi dicari-carinya akal

untuk memperoleh uang. Tetapi perbuatan yang sedemikian, tak

boleh dibiarkan. Kalau diturutkan saja, cobalah Engku Malim

lihat! Sudah ini ada pula lagi uang yang akan dibayar. Di mana

kita peroleh sekalian itu? Dan apakah sebabnya maka kita harus

membayar uang-uang itu? Karena kita budak, bukan tawanan,

bukan pula orang yang membayar upeti kepada kompeni. Dan

lagi apakah gunanya uang itu?"

"Hamba pun tak tahu, hanya sekedar mendengar cerita orang

pula. Kabarnya sekalian Tuanku Laras akan dipanggil ke kantor

Tuan Residen, untuk memupakatkan perkara ini. Tentulah kita

akan mendapat kabar yang nyata dari Datuk-Datuk dan Tuanku

kita betapa yang sebenarnya."

"Biar bagaimana sekalipun, hamba tak mupakat dengan

peraturan ini," jawab Datuk Malelo.

Demikianlah anak negeri menyambut kedatangan kabar

perkara belasting ini. Bukan di Padang Hilir dan Padang Hulu

saja, anak negeri berpikir sedemikian, tetapi pada seluruh negeri,

yang akan menerima aturan baru ini.

Kabar perkara belasting itu segeralah pecah dan kembang

pada seluruh negeri, kota dan lorong, sampai ke kampung dan

dusun yang kecil-kecil, sehingga tua muda, kecil besar, laki-laki

perempuan, tahulah kabar ini. Sekalian mereka mencomel,

karena berasa kurang adil diperintahi Belanda, yang pada pikiran

mereka berbuat sekehendak hatinya, memaksa mereka membayar

belasting, untuk menambah kekayaannya.

Oleh sebab Pemerintah merasa khawatir, anak negeri tiada

hendak menurut saja aturan baru ini, melainkan boleh jadi

membantah, bermupakatlah pegawai-pegawai Belanda dengan

pegawai anak negeri. Di Padang Hilir dengan Tuanku-Tuanku

Penghulu, di Padang Hulu dengan Tuanku-Tuanku Laras, untuk

mencari akal yang baik, supaya dapat juga menjalankan

belasting itu, dengan amannya.

Sekalian pegawai bumiputra, disuruhlah menyampaikan dan

memperbincangkan perkara ini dengan pegawai-pegawai

kampung dan anak negeri, serta disuruh terangkan pula sebabsebab

dan keperluan belasting itu, supaya mereka jangan salah

sangka. Oleh sebab itu ramailah orang berkumpul-kumpul di

sana-sini, membicarakan hal itu. Tuanku-Tuanku Laras atau

Tuanku-Tuanku Penghulu dengan Kepala-Kepala Negeri,

Kepala-Kepala Negeri dengan anak buahnya dan anak buah

dengan kaum keluarganya.

Supaya kita ketahui benar perkara ini, marilah kita turut tiaptiap

permupakatan itu!

Pada suatu hari berkumpullah di kantor Residen Bukit

Tinggi, sekalian Tuanku Laras keresidenan Padang Hulu*).

Asisten-Asisten Residen dengan Kemendur-Kemendur dan

Aspiran-Aspirannya pun ada serta hadir. Setelah cukup

sekaliannya dalam majelis, berdirilah Tuan Residen, lalu berkata

dalam bahasa Melayu Minangkabau, "Tuan-Tuan dan Tuanku-

Tuanku sekalian yang hadir di sini! Sebelum kami nyatakan

*) Pada ketika itu keresidenan Sumatra Barat sekarang ini masih

terbatas atas dua keresidenan: pertama, keresiden Padang Hulu

(Bukit Tinggi) kedua, keresidenan Padang Hilir (Padang).

perintah yang kami teruna, terlebih dahulu kaini ucapkan selamat

datang kepada Tuan-tuan dan Tuanku-Tuanku yang telah

menurut permintaan kami, datang berkumpul kemari, karena

adalah suatu perintah, yang penting dari Pemerintah Agung,

yang hendak kami memupakatkan di sini dengan Tuan-tuan dan

Tuanku-Tuanku sekalian.

Sebagai Tuanku-Tuanku ketahui, tanah Hindia ini diperintahi

oleh Pemerintah Belanda. Tuan-tuan tahu pula, tanah Hindia ini

bukan kecil, melainkan sangatlah besar dan luasnya. Beberapa

pulau yang besar-besar, seperti pulau Sumatra, pulau Jawa,

Kalimantan, Sulawesi, sampai ke pulau Papua, masuk

jajahannya. Lain daripada itu, banyak pula pulau yang kecilkecil,

yang masuk bagiannya, sebagai pulau Bali, Loinbok,

Sumbawa, Flores, Timor, Sumba, Sawu, Roti dan lain-lain

sebagainya. Sekaliannya itu harus dijaga dan diurus oleh

Pemerintah Belanda, sebaik-baiknya, supaya segala penduduknya

mendapat keselamatan dan kesejahteraan.

Akan menyampaikan maksud ini, diadakan oleh Pemerintah

pegawai-pegawai, cukup dengan alat perkakas, rumah dan

kantornya. Marilah kami sebutkan berapa macam pegawai, akan

jadi misal. Pertama pegawai yang memerintah dan mengemudikan

negeri, yaitu pegawai sebagai kita sekalian ini. Pegawai ini

bukan sedikit orangnya, perkakasnya, rumahnya dan kantornya.

Beribu orangnya, dari yang berpangkat Residen sampai ke juru

juru tulis dan Kepala Kampung, sedang Gubernur Jenderal pun,

boleh dimasukkan golongan ini.

Kedua, pegawai yang memajukan bumiputra tentang

pengetahuan dan kerajinannya, yaitu guru-guru. Beribu pula

banyaknya dengan rumah-rumah sekolahnya, kecil besar;

perkakasnya pun bermacam-macam pula.

Ketiga, pegawai yang memajukan perusahaan tanah dan

perniagaan, sedemikian pula banyak orang tempatnya dan

perkakasnya.

Keempat, pegawai yang membuat rumah-rumah, jalan jalan,

serokan-serokan, sungai-sungai dan lain-lain. Pegawai itu pun

tak kurang orang, kantor dan perkakasnya.

Kelima, pegawai yang menjaga keamanan negeri, yaitu bala

tentara. Pegawai inilah yang sangat banyak belanja, tetapi

keperluannya pun sangat besar pula. Bukannya di daratan saja,

tetapi di lautan pun diadakan pula bala tentara, untuk menjaga

keamanan laut, perniagaan dan musuh. Bala tentara ini

dilengkapi dengan kapal-kapal perang dan senjatanya.

Pegawai yang mengurus uang Pemerintah pun diadakan pula.

Lain daripada itu banyak lagi tiada kami sebutkan di sini, sebab

tentulah akan menjadi lanjut percakapan ini. Tuanku-Tuanku

lihat, semuanya diurus dengan sebaik-baiknya; segala yang

berguna, diadakan dan yang tak perlu, dibuang. Jangankari hal

manusia, perkara hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah¬tanah,

air-air dan yang lain-lain pun tidak dilupakan. '

Tuanku-Tuanku tentulah maklum, sekalian itu bukan- sedikit

belanjanya, mana penggaji pegawai, niana pembuat tempat atau

rumahnya, mana pembeli perkakasnya, dan mana pula biaya

perjalanannya. Cobalah pikirkan dan hitung belanja sebuah

rumah atau kantor Gubernemen saja, dalam sebulan dengan gajigaji

orang, biaya perkakas dan lain-lain sebagainya. Di situ

barulah nyata, bahwa belanja ini bukan sedikit. Berpuluh juta

rupiah Pemerintah harus mengeluarkan uang tiap-tiap tahun,

untuk biaya sekaliannya itu.

Di manakah diperoleh uang yang sekian banyaknya? Benar

ada hasil dari tanah, dari kopi, dari perniagaan, dari ini dan dari

itu, tetapi hasil ini sekarang nyata tiada memadai. Bagaimana

akal kini akan mencari uang penambah yang kurang ini? Bila

Tuanku-Tuanku di rumah hendak memakai tikar, lainpu, kursi

dan meja, siapakah yang harus membelinya? Tentu Tuanku

sendiri, bukan? Masakan dapat diminta kepada orang lain?

Demikianlah juga perkara negeri kita ini, tak boleh kita meminta

bantuan kepada kerajaan lain, melainkan kita sendirilah, yang

harus memikulnya. Bukankah aturan itu sejak dahulu kala, telah

ada juga di sini? Segala sesuatu yarig perlu bagi negeri, negeri

itu sendirilah yang mengadakan, dipungut dari anak negeri.

Dahulu penghasilan yang kami sebut tadi, memang cukup,

untuk membiayai sekalian keperluan tadi, tetapi sebab keperluan

itu makin lama makin bertambah, sebab orang pun kian lama

kian banyak pula, sekarang hasil-hasil itu tak mencukupi lagi.

Barangkali tambahan keperluan itu, di sini belum nyata benar,

tetapi di negeri-negeri asing, terang kelilhatan. Sungguhpun

demikian, harus juga kita bersama-sama menolong. Janganlah

kita berpikir, apa perlunya ditolong negeri asing itu? Sebab

sebagai telah kami katakan tadi, sekalian pulau yang masuk

tanah Hindia, menjadi satu. Biar bangsa Melayu atau Jawa.

Dayak atau Papua. Belanda ataupun Cina, sekalian penduduk

Hindia ini, harus menjadi satu dan harus bersama-sama

memajukan tanah kita.

Janganlah tiada percaya, bahwa segala yang diperbuat di

negeri lain, membawa hasil juga ke mana-mana. Lihatlah

Sekolah Dokter Jawa, diadakan hanya di tanah Jawa; tetapi

bukan urang Jawa saja yang beroleh hasil dari sekolah itu; orang

Minangkabau, orang Batak, Menado. Ambun dan lain-lain pun

dapat pula belajar di sana, untuk menjadi dokter. Dalam sekolah

Raja*), di sini, bukannya bangsa Minangkabau saja yang dapat

menuntut ilmu guru, tetapi orang Tapanuli, Aceh, Palembang-

Lampung, Bengkulu sampai ke Pontianak dan Sambas pun,

*) Kweekshool

boleh juga. Demikian pulalah perbaikan-perbaikan yang diadakan

di negeri lain-lain itu, tak dapat tiada mendatangkan kebaikan

juga kepada kita di sini.

Oleh sebab itu, diputuskanlah oleh Pemerintah Agung,

sekalian penduduk tanah Hindia ini, haruslah bersama-sama,

membantu kekurangan ini. Yang miskin tentulah sedikit, yang

kaya banyak. Uang bantuan itu dinamakan "Uang belasting",

dibayar tiap-tiap tahun. Jadi tak ada ubahnya dengan uang jakat

dan fitrah. Hanya uang belasting, dipakai untuk keperluan kita

bersama dan bukan dihadiahkan kepada orang miskin, untuk

keperluan mereka itu sendiri.

Belasting ini telah dijalankan di mana-mana, baik di negeri di

atas angin atau negeri di bawah angin; sedang di tanah Hindia ini

pun hampir pada segenap tempat dan sekalian penduduknya

menerima aturan ini dengan rela. Hanya di Minangkabau inilah

yang belum lagi. Tuanku-Tuanku tentu maklum, bila orang di

sini dibebaskan dari belasting itu, perbuatan Pemerintah ini

niscaya tidak adil. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Tambahan pula, bila orang di sini suka menuntut aturan ini

dengan senang hati. Pemerintah suka membebaskan orang

Minangkabau daripada kontrak menjual kopi kepada

Gubernemen, sehingga kopi boleh dijual kepada orang lain,

dengan harga lima atau enam kali lipat ganda. Apalagi kalau

dipikir benar-benar, nyatalah kontrak menjual kopi itu pada masa

ini tiada adil lagi; tak sesuai dengan zamannya, karena

timbanglah: Siapakah yang bertanam kopi din menjualnya ke

gedung Gubernemen? Bukankah orang-orang peladang, artinya

orang-orang miskin? Orang kaya-kaya, saudagar-saudagar,

adakah berbuat sedemikian? Tidak. Jadi siapakah yang membayar

belasting pada hakikinya? Bukankah si miskin? Si kaya

bersenang-senang saja.

Inilah maksud kami meminta datang Tuanku sekalian kemari

supaya disampaikan pemerintah ini kepada anak negeri, dengan

diterangkan apa sebabnya dan apa gunanya uang belasting itu.

Mengerti benarlah hendaknya mereka tentang perkara ini, supaya

jangan sampai mereka berpikir, uang itu diminta, sekedar hendak

memenuhi kantung orang Belanda. Sekali-kali negeri tiada

beroleh hasil dari belasting ini, melainkan kita yang di sini

jugalah.

Lagi pula janganlah salah sangka. Sekalian kami bangsa

Belanda yang ada di sini, ialah pegawai Gubernemen, sebagai

Tuanku-Tuanku juga, dan yang Gubernemen itu bukanlah

bangsa Belanda atau kerajaan Belanda, sekali-kali tidak lain

melainkan penduduk tanah Hindia inilah. Bangsa Belanda di sini

sekadar memerintah, menolong mengatur.

Pada rasa hati kami cukuplah itu, untuk menerangkan

maksud kami. Bila ada di antara Tuan-tuan dan Tuanku-Tuanku

yang merasa apa-apa tentang perkara ini, keluarkanlah! Supaya

dapat diperbincangkan bersama-sama."

Lalu Residen duduk di atas kursi, bernanti, adakah orang

yang hendak berkata atau tidak. Tetapi seorang pun tiada yang

hendak mengeluarkan pikirannya, tentang hal ini.

Setelah berdiam-diam sejurus, bertanya pula Residen, "Tak

adakah orang yang hendak berkata apa-apa, tentang hal ini?"

Tatkala itu berdirilah seorang Tuanku Laras, yang tertua

daripada sekalian laras yang hadir, lalu memberi hormat kepada

Residen dan segala yang hadir dalam majelis itu; kernudian

berkatalah ia, "Sepanjang pikiran hamba yang tua ini, tak adalah

yang akan dijawab lagi dalam perkara ini, karena sekaliannya

telah diputuskan oleh Pemerintah Agung. Walaupun ada yang

terasa dalam hati kami, terkalang di mata kami, tetapi pada

sangka hamba, tak ada paedahnya diperkatakan lagi, sebab tak

dapat mengubah aturan yang telah ditetapkan itu. Tak ada yang

lain yang dapat kami perbuat dalam hal ini, melainkan kami

sampaikan perintah ini kepada anak negeri serta kami terangkan

kepada mereka, guna dan sebabnya diadakan belasting itu.

Seboleh-bolehnya kami akan berdaya upaya, supaya anak negeri

menurut peraturan ini. Meskipun demikian, tentulah tak dapat

kami pastikan, anak negeri akan menerima aturan ini dengan

senang hati; sebab tiap-tiap yang baru, tiada lekas diterima,

lebih-lebih jika tak nyata kebaikannya. Tambahan pula, aturan

ini, ialah aturan yang mengenai pura*) anak negeri. Oleh sebab

itu marilah kita bersama-sama berikhtiar dan memohon kepada

Tuhan, supaya perintah ini dapat dilangsungkan dengan

selamat."

Sekarang marilah kita dengar pula jawab pegawai kampung,

tentang perkara ini, dalam perkumpulan yang diadakan di rumah

atau balairung.

Rapat itu dikepalai oleh Tuanku Laras.

Setelah berkumpullah sekalian Datuk, Penghulu, Hulubalang,

orang kaya, besar bertuah, Kepala Negeri, Cerdik pandai dan

lain-lainnya, berkatalah Tuanku Laras, menyampaikan perintah

yang diterimanya dari Residen, serta menerangkan guna dan

sebabnya belasting itu dijalankan. Setelah selesai ia berkata-kata,

menjawablah beberapa orang daripada yang hadir.

"Tentang peraturan Gubernemen ini, belum kami ketahui

buruk baiknya. Tetapi yang mula-mula terasa dalam hati kami

dalarn perkara belasting ini, ialah orang Belanda rupanya telah

lupa akan janjinya, kepada orang Minangkabau. Bukankah sudah

ditetapkan dalam "Pelekat Panjang", bahwa kami anak

Minangkabau tak perlu membayar bia, yang sebagai belasting

ini? Apakah sebabnya maka kami disuruh juga membayar,

*) pundi-pundi uang

sekarang? Mungkirkah orang Belanda akan janjinya?

Kedua, orang Belanda sudah lupa pula, bahwa kami bukan

orang takluk, yang harus membayar upeti kepada bangsa

Belanda. Negeri kami tiada diambil dengan asap bedil, oleh

orang Belanda, melainkan dengan perjanjian, antara sahabat

dengan sahabat.

Ketiga Tuan Residen berkata, orang Belanda di sini

menolong memerintahkan. Tetapi siapakah yang meminta

pertolongan itu? Kami tidak minta tolong diperintah, melainkan

minta tolong mengalahkan paderi di zaman paderi, lain tidak.

Pada pikiran kami, tiada perlu kami diperintahi bangsa asing,

sebab dari nenek moyang kami dahulu kala, kami biasa

diperintah Raja bangsa kami sendiri dan dalam pemerintahan itu

kami pun merasa senang, tiada berasa kurang adil. Oleh sebab

itu, tak perlu kami meminta pertolongan kepada bangsa asing,

untuk memerintahi kami.

Keempat, kata Tuan Residen uang belasting itu untuk

menambah kekurangan belanja Pemerintah, sebab banyak

perubahan yang akan diadakan. Perubahan apakah itu, tiada kami

ketahui; sebab tiada dimupakatkan dahulu dengan kami,

sehingga kami tak tahu pula sungguhkah perubahan itu berguna

bagi kami. Pada pikiran kami, segala yang ada sekarang ini pun

cukuplah; tak perlu diadakan perubahan lagi. Adapun perubahan,

bukannya untuk kami saja, hanya terutama untuk mereka yang

berpangkat tinggi, yang kaya dan orang kota.

Kelima, Tuan Residen berkata sendiri, keperluan kita tak

boleh diminta kepada orang lain, mengapakah tidak tiap-tiap

kampung atau negeri mengadakan keperluannya sendiri-sendiri?

Mengapakah kami harus menolong orang Selebes, Timor dan

Papua? Melihat rupanya pun kami belum! Dan siapakah yang

akan menanggung, mereka itu kelak akan rnenolong kami pula,

bila kami dapat kesusahan atau ada keperluan apa-apa?

Keenam, Tuan Residen berkata, kita sekalian ini yang

Gubernemen, bukan bangsa Belanda. Mengapakah segala

sesuatu diputuskan dan diperbuat oleh orang Belanda saja; suara

anak negeri sekali-kali tiada didengar? Perkara belasting ini pun

tiada dimupakatkan dahulu dengan kami. Setelah terjadi, disuruh

kami menurut, dengan tiada boleh mengatakan tidak. Bagaimanakah

kami namanya itu, orang yang diperintahkan atau

orang yang memerintah?

Bersambung ke....Rusuh Belasting di Kota Padang (bag.2)